Bappeda Sumenep Godok Roadmap Ekonomi: Fokus Hilirisasi, Investasi, dan Penguatan UMKM

SUMENEP, beritakan.co.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep. Kegiatan berlangsung Rabu (12/08) di Ruang Rapat Potre Koneng, Bappeda Sumenep.

Kepala Bappeda Sumenep Dr. Ir. Arif Firmanto, S. TP., M. Si., IPU., ASEAN Eng menegaskan, dokumen ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Roadmap harus menjadi peta jalan kolektif seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong transformasi struktur ekonomi daerah.

“Kita tidak ingin lagi hanya berbicara mengenai potensi. Kita harus bergerak dari potential-based planning menjadi action-oriented planning,” ujar Arif.

Ukur keberhasilan bukan hanya dari pertumbuhan

Menurut Arif, indikator keberhasilan tidak cukup dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Penilaian substantif bertumpu pada 5 hal: nilai tambah, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, penurunan kemiskinan, dan penguatan daya saing, ditambah pemerataan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai daerah kepulauan, Sumenep memiliki tantangan geografis tersendiri. Namun di sisi lain, daerah ini punya basis ekonomi beragam: pertanian, perikanan, peternakan, garam, perkebunan, pariwisata bahari dan budaya, industri kreatif, UMKM, perdagangan, jasa, hingga migas.

“Penentuan sektor prioritas tidak boleh berdasarkan asumsi. Prosesnya wajib bertumpu pada data empiris dan analisis komprehensif,” kata Arif.

Beberapa sektor yang jadi fokus analisis: hilirisasi pertanian dan perikanan, komoditas garam, pariwisata, pengembangan UMKM dan industri kreatif, perdagangan dan jasa, serta penguatan investasi dan industri.

Empat arah kebijakan utama
Bappeda merumuskan 4 pilar yang harus jalan bersamaan:

1. Fokus sektor dan economic driver: Pemerintah harus tegas memilih sektor unggulan agar alokasi sumber daya tidak terfragmentasi.
2. Peningkatan nilai tambah lewat hilirisasi: Komoditas tidak lagi dilepas sebagai bahan mentah. Semakin banyak diolah di Sumenep, semakin besar penyerapan tenaga kerja dan PAD.
3. Kepastian iklim investasi: Diperlukan roadmap investasi yang memuat kebutuhan investasi, pemetaan sektor dan lokasi, analisis kesiapan pemerintah, kendala, serta peran OPD dan lembaga keuangan.
4. Penguatan ekonomi kerakyatan: UMKM naik kelas melalui akses pembiayaan, digitalisasi, peningkatan mutu, sertifikasi, pemasaran, dan integrasi ke rantai pasok yang lebih luas.

Roadmap harus terukur dan aplikatif
Agar bisa dieksekusi, setiap program wajib memuat 5 komponen: penanggung jawab, jadwal, sasaran, estimasi pendanaan, dan indikator kinerja.

Bappeda juga mendorong program quick wins untuk memberi dampak cepat ke masyarakat, sambil tetap menjalankan agenda jangka menengah dan panjang.

Dalam penyusunan ini, Bappeda juga mengundang Universitas 45 Surabaya untuk mendapatkan masukan dari unsur akademisi. “Kami harap masukan akademiknya objektif, berbasis data, dan bisa diimplementasikan di lapangan,” kata Arif.

Peran lintas OPD ditegaskan
Arif menekankan percepatan ekonomi tidak bisa ditangani satu OPD. Pembagian perannya:
– Dinkop UKM Perindag: UMKM, industri, perdagangan
– Dinas Pertanian & Perikanan: komoditas unggulan
– DPMPTSP: investasi dan kemudahan berusaha
– Disnaker: ketenagakerjaan dan SDM
– Disbudporapar: pariwisata dan ekonomi kreatif
– OPD Infrastruktur: konektivitas dan kawasan ekonomi
– Diskominfo: transformasi digital
– Perbankan: dukungan pembiayaan
– BPS: data statistik valid

“Kami tidak butuh roadmap yang terlalu teoritis. Yang kami butuhkan roadmap yang tajam, realistis, terukur, punya prioritas dan target, jelas penanggung jawabnya, jelas kebutuhannya, dan jadi rujukan kebijakan,” tegas Arif. (N.tea)