SUMENEP, beritakan.co.id* – Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep mendorong penerapan sistem transaksi elektronik di seluruh sektor pelayanan publik Pemkab Sumenep. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan keuangan, dan meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Faisal Muhlis, menyebut digitalisasi transaksi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak dalam tata kelola keuangan daerah.
“Digitalisasi transaksi kami anggap instrumen penting untuk membuat pengelolaan keuangan daerah lebih efektif. Selain berdampak pada peningkatan PAD, sistem ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas,” ujar Faisal, Minggu (31/5/2026).
Menurut Faisal, peralihan ke transaksi elektronik tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sistem digital juga memangkas potensi hilangnya pendapatan daerah karena seluruh pencatatan menjadi lebih tertata dan terbuka untuk diawasi. Dibanding sistem manual, transaksi digital lebih terukur dan memudahkan kontrol terhadap arus keuangan masuk.
Penguatan program ini dilakukan secara kolaboratif. DPRD Sumenep menggandeng pemerintah daerah, lembaga keuangan, hingga masyarakat. Sejumlah instansi yang terlibat antara lain Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, BKAD Sumenep, BPRS Bhakti Sumekar, sampai PC PMII Sumenep.
Faisal menekankan, kunci keberhasilan implementasi sistem transaksi elektronik terletak pada kerja sama lintas sektor. Jika pemerintah, swasta, dan masyarakat bergerak bersama, sistem ini tidak hanya berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar mampu meningkatkan pendapatan daerah secara nyata.
DPRD Sumenep juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis untuk menyempurnakan penerapan sistem digital tersebut. Melalui pengawasan yang lebih terbuka dan sistematis, pemerintah daerah diharapkan dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih profesional dan berdaya saing.
“Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ruang luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Semua pihak diberi kesempatan berkontribusi secara nyata,” tutup Faisal.(itn)
KET. FOTO: Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin didampingi Ketua komisi II Faisal Muhlis saat rapat kerja dengan OPD mitra.
