JAKARTA, beritakan.co.id – Beredar unggahan yang menyebut Menteri HAM Natalius Pigai mewacanakan “Wajib Militer Khusus Rakyat Papua”. Setelah ditelusuri, informasi itu tidak benar alias hoaks.
Tim Cek Fakta http://saberhoaks.jabarprov.go.id melakukan penelusuran lewat mesin pencari Google menggunakan kata kunci “Wajib Militer Khusus Rakyat Papua”. Hasilnya, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang mengangkat isu kewajiban militer khusus bagi masyarakat Papua.
Dalam pemberitaan http://antaranews.com papuatengah berjudul _“Natalius Pigai: Pelarangan nobar film ‘Pesta Babi’ harus melalui putusan pengadilan”_, Pigai saat diwawancarai di Kantor Kementerian HAM Jakarta pada 4 Mei 2026 menegaskan bahwa pelarangan pemutaran atau nonton bareng film Pesta Babi tidak bisa dilakukan sepihak. Harus ada dasar hukum dan putusan pengadilan terlebih dahulu.
Adapun aktivitas Pigai pada pertengahan Mei 2026 terekam dalam artikel http://kompas.com berjudul _“Jenguk Korban Keracunan MBG, Pigai: Kalau Sudah Sembuh Kembali Sekolah Biar Bisa Jadi Menteri Seperti Saya”_ yang terbit 13 Mei 2026. Dalam kunjungan itu, Pigai mendatangi RSIA IBI Surabaya untuk menjenguk korban keracunan Makan Bergizi Gratis.
Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa unggahan yang mengatasnamakan Menteri HAM Natalius Pigai terkait usulan Wajib Militer Khusus untuk Rakyat Papua adalah informasi tidak benar.(itn)
KET. FOTO: ilustrasi by meta ai
