SUMENEP, beritakan.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep mempercepat intervensi pasar untuk menahan laju inflasi. Langkah ini diambil setelah Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Mei 2026 naik 0,16% dibanding April, dengan inflasi kumulatif Januari–Mei mencapai 2,07%.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah rutin turun ke pasar tradisional. Pemantauan difokuskan di Pasar Anom dan Pasar Bangkal untuk merespons cepat jika ada lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Kami terus pantau pasar-pasar tradisional untuk melihat perkembangan harga sehari-hari masyarakat,” ujar Dadang, Rabu (10/6/26).
Pemkab menggandeng BPS, Bulog, dan Organisasi Perangkat Daerah dalam strategi pengendalian harga. Program yang berjalan meliputi operasi pasar, gerakan pangan murah, hingga distribusi bantuan pangan ke sejumlah wilayah.
Program unggulan “Teras Inflasi” menjadi ujung tombak. Kegiatan ini sudah digelar di Pasar Anom dan Pasar Bangkal dengan menghadirkan harga pembanding lebih rendah dari pasaran.
Ke depan, peran PD Sumekar sebagai BUMD akan diperkuat. BUMD milik Pemkab itu ditargetkan menyalurkan beras, dan secara bertahap merambah ke komoditas pokok lain. Pemkab juga membuka kerja sama antarwilayah untuk menjaga stok bahan pokok tetap aman.
Agar informasi harga lebih transparan, Pemkab menyiapkan pembaruan data harga pokok secara rutin. Salurannya mencakup media publik dan videotron di titik ramai.
Kepala BPS Sumenep, Handoyo Wijoyo, menilai operasi pasar masih efektif menahan inflasi meski pelaksanaannya lebih banyak di perkotaan. Menurutnya, kehadiran pangan murah memberi efek psikologis bagi pembeli dan penjual.
“Kalau masyarakat punya pilihan harga yang lebih bersahabat, kenaikan harga di pasaran jadi lebih mudah diredam,” kata Handoyo.(itn)
KET. FOTO: Kabag Perekonomian Dekretariat Daerah Sumenep, Dadang Dedy Iskandar (dok. Istimewa)
