SUMENEP, beritakan.co.id_ – Kepala Bappeda Sumenep Dr. Ir. Arif Firmanto, S. TP., M. Si., IPU., ASEAN Eng menjadikan inflasi tahunan Sumenep sebesar 5,12% sebagai bahan evaluasi utama perumusan program pembangunan. Angka Mei 2026 itu tercatat tertinggi se-Jawa Timur, melampaui rata-rata provinsi 3,49% dan nasional 3,08%.
“Statistik BPS jadi acuan utama kami. Inflasi bukan sekadar angka, tapi instrumen kunci agar kebijakan ekonomi tepat sasaran, harga stabil, dan daya beli warga terjaga,” kata Arif dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa 2/6/2026.
Ia menegaskan perencanaan pembangunan Sumenep wajib berbasis realita lapangan. Program yang disusun harus menjawab kondisi masyarakat saat ini, khususnya lonjakan harga komoditas penyumbang inflasi terbesar: emas perhiasan 1,45% dan beras 0,36%.
Untuk meredam tekanan harga, Pemkab akan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Langkah itu sejalan dengan kesiapan Sensus Ekonomi 2026 yang dipaparkan BPS Sumenep. Pendataan besar-besaran akan menyasar semua pelaku usaha, dari UMKM hingga usaha besar di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, hingga jasa.
Arif mengajak seluruh pelaku usaha berpartisipasi aktif memberi data valid. “Hasil sensus jadi pijakan kebijakan inklusif dan berkelanjutan, khususnya penguatan UMKM dan peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.
“Inflasi 5,12% ini alarm bagi kami di Bappeda. Semua program ke depan wajib berbasis data, bukan asumsi. Karena itu Sensus Ekonomi 2026 sangat krusial. Kami mengajak seluruh pelaku usaha di Sumenep, dari UMKM sampai usaha besar, berpartisipasi mengisi data dengan valid. Dengan data yang akurat, insyaAllah kebijakan Pemkab bisa tepat sasaran, harga stabil, dan daya beli masyarakat terjaga,” tegas Arif menutup rapat.
KET. FOTO: Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng (dok.ist)
