Bappeda Sumenep Perkuat SIKPD & SIKIP, Targetkan SAKIP Terus Naik Demi Transparansi Publik

SUMENEP, beritakan.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus menggenjot akuntabilitas kinerja. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda kini mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah atau OPD bekerja dengan sistem terukur yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik.

Kepala Bappeda Sumenep Dr. Ir. Arif Firmanto, S. TP., M. Si, IPU.,ASEAN Eng menegaskan, akuntabilitas tidak cukup dikerjakan akhir tahun. Proses itu harus dimulai sejak perencanaan, dijaga saat pelaksanaan sesuai target, lalu ditutup dengan evaluasi terbuka dan berkelanjutan.

“Kalau dari awal datanya rapi dan prosesnya transparan, maka hasil pembangunannya juga akan mudah diukur dan dipertanggungjawabkan,” ujar Arif, Sabtu, 20/6/2026.

Sebagai langkah konkret, Bappeda mewajibkan OPD memaksimalkan Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah atau SIKPD. Platform ini menjadi instrumen utama agar kinerja tiap perangkat daerah bisa dipantau, dianalisis, dan dilaporkan efektif.

Selain SIKPD, Pemkab Sumenep juga mengandalkan Sistem Informasi Kinerja atau SIKIP. Melalui sistem ini, publik bisa mengecek data mulai dari target program, realisasi anggaran, hingga capaian output secara berkala.

Arif menjelaskan, SIKIP dihadirkan bukan sekadar aplikasi laporan. Sistem ini adalah wujud transparansi dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

“Bagi kami, akuntabilitas ukurannya lebih luas dari tumpukan dokumen administrasi. Keberhasilan program ditentukan dari dampak nyata. Kalau warga benar-benar merasakan hasilnya, berarti kerja kita sudah di jalur benar,” tegasnya.

Agar target pembangunan tidak melenceng, Bappeda menerapkan evaluasi rutin dengan memantau langsung pelaksanaan program di lapangan. Langkah ini penting agar semua target Pemda tercapai sesuai indikator kinerja.

Menurut Arif, kunci keberhasilan ada pada sinkronisasi. Perencanaan di atas kertas harus nyambung dengan implementasi di lapangan. Ia juga mengingatkan, sukses pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran terserap.

“Yang lebih penting itu capaian programnya dan manfaatnya. Kalau masyarakat merasakan dampaknya, berarti pembangunan kita berhasil,” katanya.

Tugas Bappeda tidak berhenti di memastikan program berjalan. Fokus lain yang digarap adalah peningkatan kualitas laporan dari setiap OPD. Sistem pelaporan diminta akuntabel, terintegrasi antar unit, dan masuk tepat waktu.

Alasannya, tata kelola pemerintahan yang baik hanya bisa berjalan jika datanya rapi dan real-time. Komitmen ini sejalan dengan arahan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo yang ingin birokrasi Sumenep bergerak lebih profesional, transparan, dan melayani publik.

Dengan sistem pengelolaan kinerja terintegrasi melalui SIKPD dan SIKIP, Bappeda optimis nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP Kabupaten Sumenep akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang.(itn)

KET. FOTO: Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto saat memberikan pemaparan (dok.ist)