SUMENEP, beritakan.co.id – Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH, menegaskan dukungan penuh Pemkab Sumenep untuk Sensus Ekonomi 2026. Komitmen itu disampaikan saat acara “Sinergi Membangun Melalui Sensus” di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Senin 29 Juni 2026.
Bupati meminta seluruh OPD dan Forkopimda turun langsung mengawal pendataan di wilayah masing-masing. “Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Saya minta jajaran Pemkab memfasilitasi penuh petugas BPS di lapangan,” tegas Bupati Fauzi.
![Iklan Advertorial Beritakan Barokah Media](https://beritakan.co.id/wp-content/uploads/2026/08/ChatGPT-Image-Aug-6-2026-10_29_42-PM.png")
Sensus Ekonomi 2026 digelar BPS tiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi usaha, mulai mikro hingga korporasi, formal dan informal. Hasilnya menjadi dasar RPJMD, intervensi UMKM, program perlindungan sosial, hingga peta jalan investasi Sumenep 10 tahun ke depan.
3 Pesan Bupati ke Warga Sumenep:
1. Terima petugas BPS – Petugas membawa surat tugas dan identitas resmi. Wajib dilayani.
2. Jujur saat diwawancara – Data omzet, tenaga kerja, dan digitalisasi 2025 akan menentukan arah pembangunan.
3. Jangan khawatir kerahasiaan data – Dilindungi UU No. 16 Tahun 1997. Tidak digunakan untuk pajak atau penindakan hukum.
Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijoyo menyebut sinergi dengan Pemkab sebagai kunci akurasi data. “Tanpa dukungan Bupati dan partisipasi warga, fondasi kebijakan 10 tahun ke depan bisa lemah,” ujarnya.
Di Sumenep, data SE2026 krusial untuk penguatan sektor kelautan, garam, UMKM, dan pemerataan infrastruktur jalan produksi, listrik, dan digital. Sektor kelautan, garam, dan batik tulis jadi fokus pendataan karena kontribusi besarnya ke PDRB tapi sering belum tergarap maksimal.
Siti, pemilik usaha garam di Kecamatan Gapura, mengaku sempat ragu saat didata. “Takutnya data dipakai pajak. Tapi petugas jelaskan aman, dilindungi UU. Ya saya jujur saja biar jalan desa ke tambak saya cepat diperbaiki,” katanya.
Bupati Fauzi menargetkan 100% OPD dan Forkopimda turun mendampingi petugas selama 14 hari pendataan. “SE 2026 ini investasi data untuk masa depan Sumenep. Kalau datanya benar, kebijakannya tepat sasaran,” tutupnya. (Itn)
