Daerah  

Bappeda Sumenep Perkuat Akuntabilitas Kinerja OPD Lewat SIKPD

SUMENEP, beritakan.co.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep memperkuat tata kelola pemerintahan dengan mendorong akuntabilitas kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Langkah strategis itu ditopang optimalisasi Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah atau SIKPD.

Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP.,M.Si.,IPU.,ASEAN Eng mengatakan, penguatan akuntabilitas harus dimulai sejak tahap perencanaan. Setiap tahapan program, mulai implementasi hingga evaluasi, wajib dijalankan dengan pendekatan terukur, terbuka, dan berkelanjutan.

“Melalui SIKPD, seluruh target program, progres realisasi anggaran, hingga hasil keluaran kegiatan dapat dievaluasi secara periodik. Ini langkah konkret mendorong prinsip transparansi dan akuntabilitas publik,” ujar Arif.

Menurutnya, implementasi sistem digital saat ini menjadi sarana utama dalam mengawasi pelaksanaan program, penyerapan anggaran, dan capaian kinerja tiap OPD. Tujuannya agar setiap program pembangunan daerah berjalan efektif dan tepat sasaran, serta memiliki pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.

Arif menekankan, indikator keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya penyerapan anggaran. Fokus utama adalah dampak yang dirasakan masyarakat.

“Keberhasilan dilihat dari sejauh mana kebijakan dan program pemerintah berhasil menghadirkan manfaat nyata dan langsung dirasakan publik,” jelasnya.

Untuk memastikan hal itu, Bappeda mewajibkan evaluasi berkala terhadap seluruh program. Evaluasi mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu, seluruh OPD diminta menyusun laporan yang akurat, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu. Kebijakan ini dinilai krusial untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, sekaligus mendorong peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Sumenep.

Arif menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan arahan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. Arah kebijakan bupati menekankan birokrasi daerah berjalan dengan prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, dan peningkatan kualitas layanan publik.(itn)

 

KET. FOTO: Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si.,IPU.,ASEAN Eng.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *