SUMENEP – beritakan.co.id – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melakukan kunjungan kerja strategis ke Kabupaten Sumenep pada 3-4 September 2026.
Kunjungan tersebut dalam rangka peninjauan langsung sektor-sektor strategis untuk memetakan kondisi eksisting dan merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) melalui pendekatan Hub and Spoke. Tim Bappenas meninjau sejumlah titik vital, mulai dari Pelabuhan Kalianget, kawasan industri dan hilirisasi garam, sektor perikanan, ketahanan pangan, layanan kesehatan, penyediaan air bersih, hingga pengelolaan lingkungan hidup. Dalam setiap peninjauan, tim didampingi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, sebagai perwakilan teknis perencanaan daerah.
Ketua Tim Program Penyusunan Kebijakan Inovatif Pengembangan WP3K Bappenas, Aditya Widya Pradipta, mengatakan Kabupaten Sumenep, khususnya Pulau Kangean dan wilayah pesisir, menjadi salah satu lokasi utama kajian nasional. Kajian ini juga dilakukan di tiga wilayah lainnya yakni Natuna, Sabang, dan Kepulauan Seribu. “Pendekatan Hub and Spoke kami gunakan untuk melihat keterhubungan antara pusat pertumbuhan dengan pulau-pulau di sekitarnya. Fokus kajian kami meliputi lima pilar utama yaitu transformasi ekonomi, infrastruktur dan konektivitas, ketahanan pangan, air dan energi, serta lingkungan hidup dan sosial ekonomi masyarakat,” ujar Aditya Kamis, 10/9/2026.
Di sektor energi, Bappenas bersama PT PLN (Persero) membahas sistem kelistrikan kepulauan melalui rencana konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbahan bakar minyak menuju Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berbasis baterai. Konversi ini diharapkan mampu menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), menekan biaya pokok penyediaan listrik, serta menghadirkan listrik yang lebih bersih dan berkelanjutan, khususnya untuk Pulau Giliraja dan Pulau Kangean.
Sementara untuk penguatan ekonomi lokal, tim meninjau praktik hilirisasi garam di PT Mulya Anugerah Sumekar. Perusahaan tersebut dinilai berhasil mengembangkan produk garam konsumsi premium hingga produk bernilai tambah seperti garam SPA, yang menjadi contoh nyata transformasi garam rakyat menjadi produk industri berdaya saing. Di sektor ketahanan pangan, Bappenas berdialog langsung dengan kelompok tani di Desa Braji, Kecamatan Gapura dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Tim juga meninjau program Kampung Nelayan Merah Putih di Kecamatan Batang-Batang sebagai model penguatan ekonomi nelayan terintegrasi. Untuk ketahanan air bersih, Bappenas melakukan penguatan bersama Perumda Air Minum Sumekar. Agenda yang dibahas meliputi rehabilitasi jaringan pipa distribusi dan pembangunan sumur bor untuk melayani wilayah kepulauan yang selama ini masih mengalami krisis air bersih.
Seluruh rangkaian kunjungan lapangan tersebut kemudian dibahas dalam audiensi resmi dengan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo. Dalam audiensi tersebut, Bupati didampingi Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto yang memaparkan data perencanaan dan kesiapan daerah dalam mendukung program nasional.
Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. menyambut baik kajian yang dilakukan Bappenas. Menurutnya, pendekatan Hub and Spoke sangat relevan dengan kondisi geografis Sumenep yang memiliki 126 pulau berpenghuni dan membutuhkan konektivitas antar-pulau yang kuat.
Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir. H. Arif Firmanto, S. TP., M. Si., IPU., ASEAN Eng menegaskan pihaknya akan mengawal dan menindaklanjuti setiap rekomendasi dari Bappenas agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pesisir dan pulau-pulau kecil.
Aditya menambahkan, hasil kajian lapangan di Sumenep akan menjadi bahan utama penyusunan rekomendasi kebijakan nasional pengembangan WP3K. Ditargetkan, dokumen rekomendasi kebijakan tersebut selesai pada akhir Desember 2026 dan akan menjadi acuan pembangunan pesisir dan pulau kecil yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.(N.tea)
