SIDOARJO, beritakan.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menandai tahun kesembilan secara beruntun Pemkab Sumenep mempertahankan predikat WTP sejak LKPD 2017.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Selasa 26 Mei 2026. Dokumen LHP diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim.
Menurut Imam Hasyim, konsistensi meraih WTP mencerminkan komitmen Pemkab dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyebut hasil ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh perangkat daerah serta pengawasan aktif dari masyarakat.
“Opini WTP ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pengelolaan keuangan dan pelayanan publik,” kata Imam Hasyim usai menerima LHP dari BPK RI.
Ia menegaskan, predikat tersebut bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bukti nyata komitmen membangun pemerintahan yang efektif, disiplin, dan akuntabel. Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah diminta menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan tata kelola anggaran.
“Semua catatan dan rekomendasi harus ditindaklanjuti bersama agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Pemkab Sumenep juga menyatakan komitmen menjaga kualitas pengelolaan anggaran supaya program pembangunan berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
Dengan sembilan kali berturut-turut meraih WTP, Sumenep masuk dalam daftar pemerintah daerah di Jawa Timur yang konsisten menyusun laporan keuangan sesuai standar BPK RI.(Itn)
KET. FOTO: Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim menerima penghargaan WTP dari BPK RI.
