NASIONAL, beritakan.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) merespons cepat keluhan peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan yang merugi akibat harga telur anjlok dalam beberapa pekan terakhir.
Sebagai langkah konkret, BGN menyesuaikan menu pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar penyerapan telur produksi lokal bisa lebih optimal dan membantu menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan pihaknya sudah meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur meningkatkan penggunaan telur dalam menu harian.
“Kami instruksikan seluruh SPPG di Jawa Timur untuk memaksimalkan penggunaan telur dalam menu MBG. Tujuannya agar serapan telur peternak meningkat dan harga di tingkat produsen bisa terjaga,” kata Nanik di Jakarta, Jumat 9/5/2026.
Penyesuaian kebijakan ini dilakukan setelah BGN berkoordinasi dengan Satgas MBG Kabupaten Magetan. Hasilnya, frekuensi penyajian telur di SPPG dinaikkan dari dua kali menjadi tiga kali dalam seminggu.
“Dengan menaikkan frekuensi menu telur menjadi tiga kali seminggu, diharapkan harga bisa terdongkrak. Program MBG memang dirancang tidak hanya untuk memenuhi gizi masyarakat, tetapi juga memberi efek ekonomi bagi pelaku usaha lokal,” ungkapnya.
BGN memastikan pasokan telur untuk SPPG di Magetan sepenuhnya berasal dari peternak setempat. Tidak ada pasokan dari luar daerah yang masuk, sehingga perputaran ekonomi tetap berada di wilayah tersebut.
Kebijakan ini dinilai membantu menjaga sirkulasi ekonomi lokal sekaligus menjadi bentuk respons cepat atas aksi damai peternak yang digelar pada 6/5 lalu.
Dalam aksi tersebut, ratusan peternak berkumpul di kawasan Magetan hingga sekitar Masjid Agung Baitussalam untuk menyuarakan protes atas harga telur yang terus turun.
Sebagai bentuk aksi simbolik, mereka membagikan sekitar tiga ton telur secara gratis kepada warga.
Para peternak menyebut harga telur di kandang saat ini hanya Rp22.000–Rp22.800 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian pemerintah yang sebesar Rp26.500 per kilogram. Kondisi ini diperparah oleh tingginya biaya pakan dan kelebihan produksi sehingga pasokan sulit terserap pasar.
Melalui penyesuaian menu MBG, BGN berharap beban peternak bisa sedikit berkurang sekaligus memastikan program gizi berjalan selaras dengan penguatan ekonomi lokal.(hfw)
